MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengatakan Pemerintah Desa (Pemdes) merupakan struktur pemerintahan paling bawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat sehingga kewenangan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat sangat dominan.

Menurut Nadalsyah, desa memiliki keistimewaan untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

“Pemilihan kepala desa merupakan salah satu agenda kegiatan yang sangat penting dan strategis karena akan menentukan masa depan dan arah pembangunan desa selama enam tahun kedepan,” kata Bupati Nadalsyah.

Dikatakannya, pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2022 telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara nomor 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan Peraturan Bupati Barito Utara nomor 21 tahun 2021 tentang juknis pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2021.

“Sebagai informasi untuk di ketahui bersama bahwa Kabupaten Barito Utara adalah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang telah membuat regulasi untuk mengawal pelaksanaan Pilkades Serentak sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri,” kata bupati yang akrab disapa H Koyem ini.

Ini kata bupati adalah wujud perhatian besar pemerintah daerah kepada seluruh panpilkades di 73 desa agar dalam setiap langkah dan keputusan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan dapat mempedomani regulasi ini untuk meminimalisir adanya keberatan ataupun masalah dalam setiap tahapan pilkades.

“Bimbingan teknis yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, aman dan tertib,” kata dia.(Red)