KUALA PEMBUANG – Bantuan sembako yang selama ini diprogramkan oleh Pemkab Seruyan untuk masyarakat miskin agar betul-betul singkron antara yang terdata oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa, hal ini agar tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan salah satu anggota DPRD Seruyan Atinita. Dia mengatakan agar data bantuan untuk warga kurang mampu tersebut bisa singkron dengan data pemerintah desa dengan data Pemkab setempat.
“Saya meminta agar data bantuan sembako untuk masyarakat miskin atau kurang mampu itu sinkron dalam artian data yang ada di pemerintah daerah itu sama dengan data yang ada di pemerintah desa,” kata Atinita di Kuala Pembuang.
Menurut Atinita, sinkorinisasi data tersebut sangat penting dilakukan, agar penyaluran bantuan sosial tersebut dapat tepat sasaran. Dan masyarakat yang betul-betul memiliki syarat sebagai penerima dapat merasakan manfaatnya.
“Jangan sampai nantinya, akibat ketidaksesuaian data antara Pemkab dengan Pemdes warga masyarakat yang ekonominya cukup malah menerima bantuan tersebut, sedangkan yang benar-benar masuk kategori miskin tidak menerima bantuan. Tentunya ini tidak sesuai dengan tujuan pemerintah pusat,” ungkap Atinita.
Berkaitan dengan hal ini lanjut Politikus Partai Golkar itu, sebelumnya salah satu desa di daerah pemilihan III yakni Desa Rangkang Munduk, Kecamatan Suling Tambun juga menyampaikan aspirasi demikian.
Ia mengatakan bahwa, warga di desa tersebut meminta agar adanya sinkronisasi data bantuan sembako antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.
“Hal itu disampaikan oleh warga karena mereka menilai bantuan sembako yang selama ini diberikan itu belum menyasar secara merata serta belum tepat sasaran. Dan masih ada warga yang berkecukpuan menerima bantuan tersebut,” tegasnya.
Dirinya berharap Pemkab Seruyan dapat menindaklanjuti hal ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan.
“Kita sangat mengapresiasi program bansos sembako oleh pemerintah ini, namun alangkah lebih baiknya jika program tersebut tepat sasaran dan menyasar warga yang benar-benar miskin atau warga kurang mampu secara merata,” pungkasnya.(tim)
